Sekda Kendari: Pelanggar PPKM Diberi Peringatan Bukan Sanksi

  • Bagikan
Sekda Kota Kendari, Nahwa Umar (Foto: La Niati/SULTRAKINI.COM)
Sekda Kota Kendari, Nahwa Umar (Foto: La Niati/SULTRAKINI.COM)

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Beberapa waktu yang lalu, tempat hiburan malam (THM) Spazio Kendari yang berada di Jalan Sorumba, Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari terjaring razia oleh aparat kepolisian Polres Kendari.

Pasalnya, Spazio Kendari tetap membuka bisnisnya dikala Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Kendari. Akibatnya, mulai dari karyawan, security, hingga manajer perusahaan THM dibawa ke Mapolres Kendari untuk dimintai keterangannya.

Menanggapi dugaan pelanggaran PPKM tersebut, Sekda Kota Kendari, Nahwa Umar menuturkan pihaknya hanya bisa memberikan peringatan bagi THM ataupun restoran yang melanggaran PPKM.

“Kita tidak ada sanksi, yang ada hanya diberi peringatan,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kendari, Kamis (5/8/2021).

Ia melanjutkan bahwa jika peringatan tersebut belum juga diindahkan, maka pihaknya akan melakukan penutupan sementara.

“Jika sudah diberikan peringatan tapi masih juga melakukan maka pihak Gugus Tugas Covid -19 mengusul untuk ditutup sementara,” tegasnya.

Klik gambar diatas untuk melihat jadwal tes

Sementara itu, Ketua Asosiasi Rumah Makan, Karaoke dan PUB (Arokab) Kota Kendari, Amran berdalih bahwa Spazio berani melakukan pelayanan karena belum menerima surat edaran perpanjangan PPKM dari Pemkot Kendari.

“Kejadian di Spazio itu, setelah tanggal 25 Juli lalu berakhir PPKM maka masuk pada tanggal 26 Juli malam. Semua anggota Arokab belum ada yang menerima surat edaran perpanjangan PPKM,” cetusnya.

Baca:   UMK-WWF Indonesia Teliti Dampak Penangkapan Ikan di Wakatobi

Mestinya kata Amran, dua hari sebelum perpanjangan PPKM, semua THM maupun restoran sudah menerima surat edaran dari pemerintah setempat. Namun, faktanya pihaknya tidak menerima surat tersebut.

“Saya sebagai Ketua Arokab menyayangkan hal tersebut. Seharusnya kalau pengelolaan dan manajemen pemerintah yang baik, dua hari sebelum aturan itu dilaksanakan kita sudah terima,” tegasnya.

Nahwa Umar mengakui kurangnnya koordinasi antara THM dengan Pemkot.

“Ia nda apa-apa. Namanya juga manusia,” tadasnya. (B)

Laporan: La Niati
Editor: Hasrul Tamrin

  • Bagikan