SULTRAKINI.COM: KENDARI – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari menyerahkan penghargaan kepada enam satuan kerja dengan penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) anggaran terbaik pada 2021.
Adapun satker penerima penghargaan terdiri dari tiga katerogi, yakni satker dengan pagu kecil Rp 50 miliar, satker pagu sedang Rp 50 miliar sampai Rp100 miliar, dan satker pagu besar di atas Rp 100 miliar.
Kepala KPPN Kendari, Tegut Retno Sukarno, mengatakan penerima penghargaan masing-masing kategori terdapat tiga satker. Khusus satker dengan kategori pagu kecil dalam penilaian IKPA diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka, Kantor Pengawasan dan Pelayanan BC Kendari; serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari, dinilai terhadap indikator penyerapan anggaran dan penyelesaian tagihan selesai 100 persen dan indikator lainnya.
Selanjutnya penghargaan kategori satker pagu sedang diterima oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sultra; Kantor UPBU Haluoleo; Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sultra dengan penyerapan anggaran dan penyelesaian tagihan hampir semua 100 persen.
Sementara, penghargaan kategori satker pagu besar diterima Universitas HaluOleo; SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sulawesi IV Prov Sultra; serta Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Sulawesi IV masing-masing indokatornya di atas 90 persen dan capaian output pagu tahun anggaran 2021 tercapai 100 persen.
“Kami sangat mengapresiasi satker yang melakukan penyerapan di atas 90 persen, bahkan hampir 100 persen namun masih ada juga satker serapanya di bawah 90 persen,” jelasnya, Rabu (25 Januari 2022).
Ada juga satker dengen serapan rendah akan dibina dengan melakukan pendekatan pada aspek yang mengalami kekurangan nilai. “Harapan kita satker di luar Kementerian Keuangan mendapatkan penghargaan juga dan bisa naik melebihi Kementerian Keuangan,” sambungnya.
Penilaian indikator IKPA tahun anggaran 2021 menggunakan 13 indikator penilaian, yaitu revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, pagu minus, data kontrak, pengelolaan UP TUP, LPJ bendahara, dispensasi SPM, penyerapan, penyelesaian tagihan, capaian output, retur SP2D, kesalahan SPM, dan perencanaan kas.
Dasar dari pelaksanaan IKPA pada tahun 2021 adalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA. Ruang lingkup Perdirjen tersebut mengatur mengenai penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dengan menggunakan IKPA.
Teguh juga menyampaikan, KPPN Kendari pada tahun lalu menangani penerimaan wilayah kerja sebanyak 265 satker. Dibandingkan tiga tahun terakhir dari tahun anggaran 2019 sampai 2021, belanja pertriwulan selalu mengalami peningkatan. Realisasi belanja pada 2021 melampaui belanja 2019 dan 2020.
Berdasarkan data per 10 Januari 2022, realisasi APBN wilayah KPPN Kendari tahun anggaran 2021 sebesar 97 persen, di atas target nasional sebesar 95 persen. Total pagu Rp 8.689.095.282.00 realisasi Rp 8.469.888.818.588 dan sisanya Rp 219.206.463.412. (B)
Laporan: Wa Rifin
Editor: Sarini Ido
