SULTRAKINI.COM: KENDARI – Staf Khusus (Stafsus) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Irwandy Arif meminta pada PT Antam, Tbk UPBN di Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara, agar segera melakukan aktifitas pertambangan di Blok Mandiodo.
Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara, Irwandy Arif menegaskan hal itu dalam Seminar Nasional Transformasi Perizinan Berbasis Risiko pada Sektor Pertambangan yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, di Aula Bahteramas Kantor Gubernur Sultra, Rabu (1/12/2021).
Seminar Nasional itu dibuka langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri, dihadiri Gubernur Sultra Ali Mazi, Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Yansen TP, Wagub Sulawesi Utara Steven O.E Kandou dan Wagub Kalimantan Timur Hadi Mulyadi, serta Sekda Gorontalo.
Dihadiri juga, Wakapolda Sultra, Brigjen Pol Waris Agono, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kanwil Kemenkumham Sultra Silvester Sili Laba.
Selain itu, turut hadir 17 bupati dan wali kota kabupaten/kota se- Sultra, dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Sultra.
Irwandy Arif mengatakan, Blok Mandiodo sudah ditambang 11 perusahaan, namun kini izin usaha pertambangan (IUP) tersebut sudah dimiliki PT Antam.
Menurut Irwandy, perkara dengan 11 perusahaan itu sudah selesai karena kepemilikan lahan oleh PT Antam sudah berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung.
Untuk itu, ia pun mengimbau PT Antam bersama perusahaan daerah untuk segera mengamankan lahan dan memulai aktivitas penambangan sesuai aturan yang berlaku.
“Bersama dengan Dirjen Minerba, kami berdiskusi dengan Dirut Antam agar segera memulai kegiatan ini (tambang) di sana, agar tambang-tambang ilegal jangan masuk lagi,” kata Irwandy Arif.
Irwandy menyebut selama 11 perusahaan itu menambang di Blok Mandiodo, keuntungan yang diperoleh 1 miliar dolar Amerika atau Rp14,3 triliun.
“Saya tidak tahu mereka bayar pajak atau tidak. Tapi laba bersih yang dihitung oleh Antam 300 juta dollar, selama masa itu,” urainya.
Laporan: Hasrul Tamrin
