“Hipokrisi diujung kekuasaan”

  • Bagikan
Hanaa Lathifah

Vox Populi, Vox Dei, yang berarti “suara rakyat adalah suara Tuhan”. Negara demokrasi dalam istilah yunani sering menggunakan istilah tersebut.

Istilah diatas sangat tepat untuk menggambarkan kondisi politik yang ditunjukkan negara demokrasi sekuler saat ini, menjelang pentas demokrasi yang digelar 5 tahun sekali. Euforia pentas ini berkompetisi meraih kekuasaan, menjatuhkan lawan politiknya, tak mengenal siapa kawan siapa lawan. Semua bisa saja menjadi berubah, dari teman menjadi musuh, dari musuh menjadi teman. Hingga pada puncak diraihnya sebuah kekuasaan yang diinginkannya. Sungguh ironi demokrasi nan semu!

Presiden Jokowi akhirnya menemukan pasangan duetnya dalam kontestasi politik mendatang. Akhirnya memilih Ma’ruf Amin sebagai cawapres untuk menduduki posisi kedua orang berkuasa di negeri ini. Jika sebelumnya beredar rumor bahwa yang digadang-gadang untuk mendampinginya pada periode pilpres 2019, adalah mantan mahkamah konstitusi  Mahfud MD, kini ditepis dengan pengumuman resmi yang telah disampaikan oleh pihak istana. Sontak saja sikap ini membuat manan ketua hakim Mk ini meradang. Memilih Ma’ruf Amin sebagai cawapres yang akan mendampinginya nanti bukan tanpa alasan. Jokowi menilai bahwa dia memiliki visi yang serupa dengan Dr. Ma’Ruf, untuk mencapai penguatan ekonomi negara yang berpenduduk 260 juta jiwa ini.

“Kami berbagi visi bahwa sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, kami harus memberantas kemiskinan dan ketidaksetaraan dengan cara memperkuat ekonomi umat di seluruh penjuru negeri,” ujar Jokowi setelah menyerahkan nominasi mereka di Komisi Pemilihan Umum kemarin. www.straitimes.com , 12/8/2018.

Pernyataan Jokowi pun disambut baik oleh Ma’ruf Amin, ketua umum MUI berusia 75 tahun ini menilai bahwa beliau sevisi dengan jokowi dalam hal peningkatan ekonomi. Mengingat bahwa Ma’ruf Amin sekaligus pemimpin organisasi Muslim terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama yang memiliki 40 juta anggota, memiliki pengalaman dalam bidang ekonomi syariah, dengan sebelumnya memiliki berbagai peranan dalam institusi keuangan Islami. Satu pesantren yang ia dirikan dijalankan menggunakan sistem mikro-bank berlandaskan syariah.

Baca:   Renaisance Pakapaka

Hipokrisi mengikis elektabilitas?

Jika sebelumnya wasekjen PAN Erwin Izharuddin, menyebut Jokowi terkena “jebakan batman” dalam memilih KH Ma’ruf Amin karena mengira kubu Prabowo akan mengambil ulama sebagai cawapres. Dengan memilih Sandiaga Uno sebagai cawapres, maka sesungguhnya Jokowi terkena jebakan permainan Prabowo. Maka hal demikian dibantah oleh ketua umum taruna merah putih (TMP) Maruarar Sirait melalui sambungan telepon, minggu,(12/8/2018). Maruarar menyebutkan Jokowi memilih KH Ma’ruf Amin karena menghargai ulama. Bukan karena unsur luar, apalagi terkena jebakan politik.” Maruarar menegaskan, semua pendukung militan Jokowi juga merasa tak terjebak. Bahkan saat ini semua pendukung Jokowi semakin solid mendukung Jokowi-KH Maruf Amin sebagai wujud Indonesia Raya dan mencerminkan kekuatan nasionalis-religus.

Jokowi juga mulai membangun hubungan yang lebih dekat dengan ulama ini setelah protes besar-besaran menentang Ahok November lalu. Usaha ini dipandang oleh banyak pihak sebagai upaya Presiden untuk mendekati kelompok Muslim, dan menghancurkan citra dari beberapa kalangan bahwa ia adalah seorang yang anti-Islam.

Jika melihat fakta kebelakang selama masa kepemimpinan jokowi keberpihakan terhadap para ulama begitu sangat apatis. Sikap memilih jalan untuk memilih salah satu ulama menjadi pendampingnya adalah sikap hipokrisi kekuasaan yang menimbulkan ketidaksimpatian dari kalangan masyarakat khususnya kaum muslimin. Bagaimana tidak, aktivitas dakwah dicekal sebagai tindakan radikal yang membahayakan negara, mengkriminalisasi ajaran islam seperti khilafah, aksi kaum muslimin yang bersatu menolak kepemimpinan non muslim tidak jua membuat orang nomer satu di negeri ini terketuk untuk melakukan sikap pembelaannya kepada umat. Tindakan kekerasan terhadap beberapa ulama dibeberapa daerah menunjukkan bahwa keberadaaan ulama begitu sangat tidak aman di negeri ini. Tapi mengapa kemudian jokowi tiba-tiba merangkul ulama untuk menjadi pendampingnya maju dalam pentas pilpres periode kedua? Hal inilah menunjukkan dualisme kekuasaan dalam setiap pentas demokrasi dalam sistem sekuler saat ini.

Wajarlah jika kemudian, Dr Siti Zuhro dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan, manuver Jokowi bisa jadi bukan alat yang efektif untuk memenangkan pemilih Muslim.

Baca:   Azan Berkumandang, Intoleransi Bernyanyi

“Komunitas Islam di Indonesia memiliki aspirasi yang berbeda, tidak monolitik, dan keberagaman ini tercermin dalam berbagai perilaku para pemilih. Tidak ada cara yang terjamin bisa menarik pemilih Muslim,” ujarnya. . www.straitimes.com

 

Kekuasaan dalam pandangan islam

Hipokrisi kekuasaan begitu sangat terasa didalam sistem sekuler saat ini. Disisi lain mendiskredistkan islam dan para ulama yang lurus, disisi yang lainnya menggunakan simbol-simbol agama dan ajaran islam bahkan merangkul ulama dengan tujuan mendulang suara sebanyak-banyaknya demi mempertahankan elektabilitas kekuasaan.

Islam adalah agama yang sempurna. Memiliki seperangkat aturan dalam memandang kehidupan, termasuk memiliki aturan baku dan terperinci dalam hal  kekuasaan. Hipokrisi atau dualisme kepemimpinan tidak dikenal didalam islam. Menurut kamus besar bahasa indonesia (KKBI), hipokrisi adalah sikap ambigu, mendua, kepura-puraan dan kemunafikan. Sikap demikian tidak akan pernah ditemukan dalam kekuasaan islam, sebab kepemimpinan yang dijalankan adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah swt.

Amanah kepemimpinan dalam islam adalah aktivitas politik yang dibebankan syara’ (hukum islam) kepada seorang pemimpin yang dipilih dan diangkat oleh umat tanpa meragukan kemampuan, kesholehan, dan ketaatannya kepada Allah dan RasulNya melalui mekanisme pengangkatan kepemimpinan dalam islam. Seorang pemimpin dalam islam menjalankan aktivitas politik atau pengaturan segala urusan umat berdasarkan kedaulatan dari syara’ atau hukum-hukum Allah. Mekanisme pengawasan kepemimpinan dilakukan oleh umat jika saja pemimpin islam atau yang disebut khalifah/imamah/ulil amri melakukan kelalaian dan kedzoliman, maka umat melakukan muhasabah kepada penguasa (muhasabah fil hukkam), dan khalifah atau imamah harus bersikap ridho dan menerima dengan penuh kelapangan serta taubat atas kedzoliman yang bisa saja dilakukan oleh khalifah. Sebab khalifah adalah juga manusia biasa, namun kedaulatan yang diadopsinya adalah kesempurnaan dari sang pembuat hukum, yaitu Allah swt.

Baca:   Sekjen FRAKSI: Jika Tak Puas Jangan Anarkis, Silahkan Lakukan Upaya Hukum secara Konstitusional

Seorang pemimpin/khalifah/ulil amri didalam islam bertanggung jawab atas seluruh urusan rakyatnya. Menjaga serta melindungi rakyatnya semata karena keataan kepada hukum syara’. Sehingga sangat pasti bahwa umat/ rakyatpun akan mengikut dan tunduk serta patuh terhadap pemimpinnya karena ketaatannya kepada syariat Allah swt. Sebagaimana Allah berfirman dalam alQur’an, An-nisaa ayat:59

“wahai orang-orang beriman! taatilah Allah dan taatilah RasulNya(Muhammad), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah(Alqur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama(bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Wallahu ‘alam bishawwab

 

Oleh: Hanaa Lathifah ( Ibu rumah tangga & pemerhati sosial)

  • Bagikan