Prioritas APBN Fokus Penangan Covid-19, KPPN Kendari Minta Satker Mereview DIPA TA 2021

  • Bagikan
Penandatanganan Pakta Integritas Secara Simbolis antara Kepala KPPN Kendari dengan Kuasa Pengguna Anggaran diwakili Kepala BPS Sultra dan Kepala BidKeu Polda Sultra (Foto: Dok. KPPN Kendari) 
Penandatanganan Pakta Integritas Secara Simbolis antara Kepala KPPN Kendari dengan Kuasa Pengguna Anggaran diwakili Kepala BPS Sultra dan Kepala BidKeu Polda Sultra (Foto: Dok. KPPN Kendari) 

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Kendari diawal Tahun 2021 melaksanakan Sosialisasi Langkah Strategis TA 2021 dan Capaian Kinerja KPPN Kendari TA 2020.

Kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari yakni tanggal 27-28 Januari 2021 dan dihadiri oleh seluruh pimpinan instansi (Kuasa Pengguna Anggaran) mitra KPPN Kendari.

Kepala KPPN Tipe A1 Kendari, Teguh Ratno Sukarno, mengatakan tujuan diadakan kegiatan tersebut, agar Satuan Kerja (Satker) dapat mempersiapkan lebih awal dan melakukan pencairan Anggaran Penggunaan Belanja Negara (APBN) diawal tahun.

“Satker kami dorong untuk segera mencairkan anggaran, agar dapat menggerakkan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di awal tahun,” ujar Teguh, Jumat (29/1/2021).

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini, Kepala KPPN Kendari menyampaikan bahwa sesuai prioritas utama APBN 2021, pemulihan kesehatan Covid-19, perlindungan sosial dan PEN, maka diminta Satker mereview daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).

“Jika DIPA Satker belum dialokasikan untuk kegiatan Covid-19 seperti pengadaan masker, hand sanistizer, dan lain-lain agar segera dilakukan revisi untuk menyesuaikan kebutuhan di TA 2021,” terang Teguh.

Kemudian, Ia juga meminta kepada Satker merencanakan kegiatan terkait pelaksanaan APBN, baik secara mingguan, bulanan dan triwulan. 

Selanjutnya kegiatan tersebut, dituangkan dalam hal 3 DIPA yakni mempercepat proses belanja negara, mulai dari lelang, penandatanganan kontrak maupun timeline penyerapan anggaran. 

Baca:   Sultra jadi Modern Broadband Province di Kawasan Indonesia Timur

“Hal ini kami dorong untuk dilakukan Satker agar tidak terjadi penumpukan tagihan belanja negara di akhir tahun,” terangnya.

Diakhir kegiatan hasil monev yang tercatat beberapa yang perlu ada perbaikan makan KPPN Kendari melakukan pendampingan ke Satker.

“Kami terus melakukan pendampingan, Satker yang berkenan akan dikunjungi dan juga bisa Satker mengadakan Focus Group Discussion (FGD),” tutupnya. (C)

Laporan: Wa Rifin
Editor: Hasrul Tamrin

  • Bagikan