Protes Bantuan PKH Kurang, Sejumlah Ibu Rumah Tangga Geruduk Dinsos Kendari

  • Bagikan
Ibu-ibu Penerima PKH datangi Kantor Dinas Sosial Kota Kendari mempertanyakan pencairan bantuan PKH. (Foto: Riswan/SULTRAKINI.COM)
Ibu-ibu Penerima PKH datangi Kantor Dinas Sosial Kota Kendari mempertanyakan pencairan bantuan PKH. (Foto: Riswan/SULTRAKINI.COM)

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Sejumlah Ibu rumah tangga mengamuk di Kantor Dinas Sosial Kota Kendari, Sulawesi Tenggara gegara anggaran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) terpotong.

Mereka mengamuk akibat perbedaan saldo bantuan yang terpotong itu bervariasi. Ada yang 500 ribu bahkan ada yang tak menerima sama sekali. Para ibu rumah tangga yang datang sempat beradu mulut dengan petugas lantaran saldo bantuan PKH mereka tak sama seperti biasanya. 

Endang salah satu penerima PHK mengakui, biasanya dia mendapat bantuan itu sebesar Rp1.350.000 ribu. Tetapi, kali ini saldo yang masuk hanya Rp725.000 ribu saja. 

Hal yang sama juga dirasakan ibu Belasari, jumlah saldo yang selama ini dia terima sebesar Rp750 ribu tetapi kali ini hanya Rp225 ribu saja. 

“Kita tidak tahu apa penyebabnya. Kalau yang 2 kali sebelumnya saya dapat 750 ribu, tapi bulan ini hanya 225 ribu saja,” kesal Belasari, Kamis (24 Februari 2022).

Beda nasib dengan Wa Ode Uji. Penerimaan kali ini ia harus menelan ludah pahit akibat PHK yang tiap bulan ditenerimanya sebesar 500 ribu, malah bantuannya tidak cair.

“Bulan yang lalu sa terima lagi 500 ribu, sekarang tidak ada mi yang masuk,” ucap  Wa Ode Uji.

Sejumlah masalah dalam penerimaan bantuan PKH ini juga dialami oleh beberapa Penerima lainnya. Sehingga membuat mereka mendatangi di Dinsos Kota Kendari dan meminta penjelasan.

Sementara itu, Koordinator PKH Kota Kendari, Jasman mengatakan, dalam pencairan tahap 1 di tahun 2022 ini memang banyak kendala yang dihadapi mulai dari NIK, KK, dan administrasi lainnya. Apalagi data penerima bantuan yang digunakan adalah data pemuktahiran di pencairan keempat tahun 2021.

“Solusinya kalau yang itu seharusnya di Capil (Catatan Sipil),” ujar Jasman.

Ia mengungkapkan, pihaknya sedang melakukan pengimputan data-data yang berhak nemerima bantuan itu. Mereka juga berharap agar masyarakat bisa bersabar dan menunggu pencairan di gelombang berikutnya. 

Jasman membeberkan, semenjak pemberian bantuan ini berbasis TIK pihaknya menemukan banyak masalah apalagi ada jumlah keluarga yang bertambah, meninggal dunia, data dobol, 1 nama 2 rekening dan sejumlah masalah lainnya. (B)

Laporan: Riswan
Editor: Hasrul Tamrin

  • Bagikan