SULTRAKINI.COM: WAKATOBI – Anggota DPR-RI, Hugua, mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Wakatobi kepada tamu, terutama pejabat negara yang datang ke Kabupaten Wakatobi.
Sindiran ini disampaikannya saat berlangsungnya diskusi bersama berbagai komunitas di sebuah kafe di Kecamatan Wangi-wangi. Diskusi ini dihadiri oleh Wakil Bupati Wakatobi, Ilmiati Daud, Wakapolres Wakatobi, Kompol La Ode Surahman Hamu, Wakil Ketua DPRD Wakatobi, La Ode Nasrullah, dan Anggota DPRD Wakatobi, Arman Alini.
Hugua mengungkapkan bahwa selama kunjungannya di Wakatobi, khususnya di Pulau Kaledupa, Tomia, dan Binongko, ia hanya didampingi oleh seorang camat dan bahkan sekretaris kecamatan. Meskipun sebelumnya, ia telah mengirim surat resmi kepada Pemda Wakatobi menggunakan kop DPR-RI, memberitahukan kedatangannya dan meminta Bupati Wakatobi, Haliana, untuk membuka semua kegiatan yang direncanakan.
“Saat di Kaledupa dan Tomia, saya hanya didampingi oleh pak camat. Baru tiba di Binongko, saya didampingi oleh sekretaris camat,” ungkap mantan Bupati Wakatobi dua periode ini.
Hugua menjelaskan bahwa kunjungannya ke Wakatobi adalah bagian dari tugas dinasnya sebagai pejabat negara dan seharusnya setiap perjalanan dinas pejabat negara di daerah harus didampingi oleh pejabat setempat. Hal ini penting karena terkadang ada masalah atau kebutuhan mendesak yang perlu segera diatasi oleh Pemda setempat, seperti pertanyaan dari tenaga honorer teknis di Pulau Binongko mengenai status kepegawaian mereka.
“Saya hanya menyampaikan hal tersebut kepada Sekcam agar disampaikan ke atasan. Namun, biasanya laporan dari camat lebih dihargai. Setidaknya, Asisten Sekretariat Daerah seharusnya mendampingi saya, agar informasi bisa tersampaikan dengan baik. Inilah mengapa pentingnya pejabat negara didampingi saat kunjungan dinas,” tegasnya.
Hugua menegaskan bahwa saat ia masih menjabat sebagai Bupati Wakatobi, pelayanan terbaik selalu diberikan kepada para tamu, bahkan kepada direktur sekalipun. Ia juga mengingatkan pejabat di daerah untuk tidak terlalu bangga dengan jabatannya karena tidak ada pembagian kekuasaan yang mutlak di negara ini. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah memiliki batas dan harus dihormati.
“Dalam pembagian kewenangan di negara ini, ada dua jenis kewenangan, yaitu kewenangan absolut yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Baik ada bupati atau tidak, alokasi anggaran dari APBN tetap diberikan karena kehadiran Presiden Jokowi Dodo,” jelasnya.
Hugua juga menjelaskan bahwa untuk mendapatkan alokasi anggaran yang memadai dari pusat ke daerah, setiap pejabat yang berkunjung harus dilayani dengan baik dan dihormati. Ia menekankan pentingnya pelayanan yang baik sebagai bentuk penghargaan terhadap tamu dan juga sebagai langkah untuk mendapatkan dukungan anggaran yang lebih besar dari pemerintah pusat.
Laporan: Amran Mustar Ode
