Fraksi Bintang Perjuangan Pembangunan Minta Raperda APBD 2021 Pemkot Baubau Fokus Tingkatkan PAD

  • Bagikan
Juru bicara Fraksi Bintang Perjuangan Pembangunan, Nur Aksa, saat menyampaikan pandangan fraksi (Foto: Aisyah Welina/SULTRAKINI.COM)
Juru bicara Fraksi Bintang Perjuangan Pembangunan, Nur Aksa, saat menyampaikan pandangan fraksi (Foto: Aisyah Welina/SULTRAKINI.COM)


SULTRAKINI.COM:BAUBAU – DPRD Kota Baubau selenggarakan rapat paripurna bersama Pemerintah Kota Baubau dalam agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kota Baubau Tahun Anggaran 2021 di Ruang Rapat DPRD Kota Baubau, Selasa (17/11/2020).

Pada kesempatan tersebut, Juru bicara Fraksi Bintang Perjuangan Pembangunan Nur Aksa, menyampaikan sejumlah poin yang dianggapnya perlu untuk menjadi pertimbangan dalam Raperda APBD anggaran 2021 Kota Baubau.

Nur Aksa mengatakan, secara umum fraksinya mengapresiasi nota keuangan APBD Kota Baubau tahun anggaran 2021 yang telah disampaikan Wakil Wali Kota Baubau, La Ode Ahmad Monianse pada Senin (16/11) kemarin.

Namun, katanya, terdapat beberapa catatan yang patut disampaikan, pertama, terkait pendapatan daerah sebagaimana yang telah ketahui bahwa proporsi terbesar pendapatan daerah masih bersumber dari pusat yaitu sebeasr 82,14 persen dari total pendapatan daerah sedangkan pendapatan asli daerah baru memberikan kontribusi sekitar 15,26 persen.

“Berkenan dengan hal tersebut kami memandang pemeritah daerah perlu lebih serius dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Nur Aksa saat menyampaikan pandangan Fraksi Bintang Perjuangan Pembangunan pada rapat paripurna.

Sementara itu, terkait belanja daerah pihaknya mengapresiasi atas komitmen pemerintah terhadap penyelenggaraan anggaran pada beberapa urusan yang merupakan pelayanan dasar masyarakat. Khususnya pada urusan pendidikan dan kesehatan.

Olehnya itu, pihaknya berharap agar pemerintah dapat berkomitmen untuk menempatkan rencana pendirian Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Kota Baubau menjadi skala prioritas tahun anggaran 2021.

Ditambahkan Nur Aksa, terkait keberlangsungan pembangunan jembatan umum antara pulau Buton-Muna sehingga dapat dilaksanakan pada tahun 2021.

“Pemerintah harus memberikan perhatian serius terutama terkait pembebasan lahan masyarakat di titik lokasi,” tegasnya.

Nur Aksa berharap, sejumlah pandangan tentang Raperda APBD tahun anggaran 2021 yang telah disampaikan dapat menjadi masukan pada proses mekanisme pada tahapan selanjutnya. (C)

Laporan: Aisyah Welina
Editor: Hasrul Tamrin

  • Bagikan