SULTRAKINI.COM: KENDARI – Anggota DPRD Sulawesi Tenggara dari Partai Golkar, Aksan Jaya Putra (AJP) menerima aspirasi ratusan perawat honorer mellaui sejumlah perwakilannya di Kota Kendari. Kedatangan mereka itu guna guna silaturahmi sekaligus menyampaikan keluh kesah.
Di hadapan AJP, Ketua Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (GNPHI) Sultra, Arzan Muliono mengatakan mewakili sekitar 200 orang perawat–mereka berharap adanya perhatian bagi kesejahteraan perawat honorer yang bekerja di RSUD Kendari selama bertahun-tahun.
Menurutnya sejak 2018, honor perawat non-PNS masih di bawah upah minimun kota (UMK) Kendari. Perbulan mereka hanya menerima Rp 750 ribu.
“Ada insentif piket perharinya kurang lebih Rp 30 ribu. Tapi kan dilakukan secara bergiliran sesuai tugas dinas,” jelasnya pada Kamis (31 Maret 2022).
Dengan upah tersebut, Arzan mengaku masih jauh dari kata sejahtera bagi para perawat honorer RSUD Kota Kendari, termasuk dirinya. Pasalnya, dibandingkan dengan beban kerja, tenaga honorer merasakan lebih berat ketimbang tenaga kesehatan berstatus PNS.
“Hampir semua pekerjaan itu–perawat honorer yang handel,” ucapnya.
Dia berharap Pemerintah Kota Kendari lebih bijaksana untuk menaikkan honor perawat setara dengan UMK. Apabila kemampuan keuangan daerah tidak mampu, setidaknya Pemkot menaikkan honor lebih layak dari sebelumnya.
Di satu sisi, GNPHI Sultra menaruh harapan kepada AJP sebagai Anggota DPRD Dapil Kota Kendari untuk meneruskan perihal tersebut kepada pemerintah. Sebab, pihaknya secara langsung juga belum menyampaikannya kepada manajemen RSUD dan pemkot.
“Dalam kesempatan ini, kami berharap Pak AJP bisa mengoordinasikan, terlebih beliau adalah mitra pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, AJP menilai harusnya upah nakes non-PNS ketika pandemi Covid-19 naik dikarenakan mereka berhadapan dengan beban kerja yang semakin berat. Namun faktanya sampai hari ini, honor mereka masih Rp 750 ribu perbulan. Padahal merujuk dari beberapa daerah lainnya, ada yang melebihi honor di RSUD Kota Kendari.
“Setelah mendegar keluhan mereka, ternyata ada di beberapa daerah, seperti Konkep (Konawe Kepulauan) honor perawatnya itu sampai Rp 2 juta. Nah ini Kota Kendari biaya taraf hidup di sini besar tentu harus menjadi perhatian serius pemerintah,” terangnya.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sultra ini meminta kepada Pemkot Kendari dalam hal ini Dinas Kesehatan dan RSUD agar memikirkan kesejahteraan perawat honorer yang notabene selalu berada di garda terdepan dalam menangani pasien.
Kata dia, Pemkot Kendari tidak ada alasan untuk tidak menaikkan honor perawat. Bila melihat dari sisi Pendapatan Asli Daerah, RSUD Kota Kendari sudah sangat besar. Sepatutnya bisa dialokasikan penambahan atau peningkatan honor perawat yang selama ini terus menjadi bahan perbincangan di kalangan mereka.
Apalagi di luar lingkup RSUD Kota Kendari, ternyata perawat honorer yang kerja di puskesmas tidak mendapat honor. Menurut dia ini sangat ganjil, tanpa perawat pekerjaan dokter mana bisa berjalan.
“Posisi saya di sini hanya mengingatkan Pemkot untuk berbuat, meski dapil saya tapi kewenangan ada di Pemkot, tidak bisa kita intervensi. Saya cuman menerima aspirasi perawat yang datang mengeluh. Saya harap Pemkot bisa mempertimbangkan,” jelasnya. (C)
Laporan: La Niati
Editor: Sarini Ido
