BP Jamsostek Siap Berikan Layanan Manfaat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi Karyawan

  • Bagikan
BPJS Ketenagakerjaan (Foto: Ilustrasi)
BPJS Ketenagakerjaan (Foto: Ilustrasi)

SULTRAKINI.COM: Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan jaring pengaman yang didesain untuk menghindari kemungkinan pekerja terkena risiko sosial ekonomi akibat aktivitas kerjanya. Salah satu risiko kerja yang mungkin bisa terjadi adalah risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Terlebih pada masa pandemi seperti saat ini, risiko PHK bisa menimpa pekerja di Indonesia.

Namun tidak perlu risau, terhitung mulai 1 Februari 2022 kemarin, klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dapat diajukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

BP Jamsostek atau lebih familiar dengan sebutan BPJS Ketenagakerjaan, menjadi badan penyelenggara yang ditunjuk untuk melaksanakan program JKP ini, dipastikan telah siap menerima pengajuan klaim dari pekerja di seluruh Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program JKP, peserta eksisting BP Jamsostek pada kategori pekerja Penerima Upah (PU) otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan, yaitu bagi Pemberi Kerja atau Badan Usaha (PKBU) dengan kategori skala besar dan menengah telah mendaftarkan seluruh pekerjanya pada program jaminan sosial yang ada, yakni 4 program BP Jamsostek yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan ditambah Jaminan Kesehatan (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Baca:   September 2021, Angka Kemiskinan di Sultra Meningkat

Sedangkan untuk pekerja penerima upah yang bekerja pada PKBU skala kecil dan mikro diwajibkan telah terdaftar pada setidaknya 4 program, yaitu JKK, JHT, JKM, dan JKN.

Terdapat 3 manfaat program JKP, antara lain manfaat uang tunai, akses informasi lowongan kerja, dan pelatihan kerja. Manfaat uang tunai diberikan selama enam bulan dengan ketentuan yaitu pada tiga bulan pertama diberikan sebesar 45 persen dari upah yang dilaporkan, kemudian untuk tiga bulan selanjutnya uang tunai yang diberikan sebesar 25 persen dari upah terlapor.

Manfaat uang tunai ini diberikan oleh BP Jamsostek kepada peserta jika ketentuan yang diberikan telah dipenuhi peserta. Sementara untuk manfaat akses informasi lowongan kerja dan pelatihan kerja diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Hadirnya program JKP dengan manfaat tersebut dipastikan tanpa ada biaya atau iuran tambahan.

Direktur Utama BP Jamsostek, Anggoro Eko Cahyo, menyatakan pihaknya telah mempersiapkan infrastruktur dan internalisasi regulasi terkait JKP ini dan berharap program ini dapat berjalan sesuai dengan filosofinya yaitu mempertahankan kehidupan yang layak bagi pekerja saat kehilangan pekerjaan dan bisa bekerja kembali.

“Seluruh insan BP Jamsostek siap mengemban tugas mulia ini demi kesejahteraan para pekerja di seluruh Indonesia,” tegas Anggoro, melalui press releasenya yang diterima media ini, Kamis (3 Februari 2022).

Baca:   Siswa SMKN 2 Kendari Dijamin BPJS Ketenagakerjaan Selama Prakerin

Program JKP ini layaknya oase di tengah padang gurun yang hadir tepat di masa pandemi di mana banyak perusahaan atau badan usaha yang terdampak dan berakibat meningkatnya kasus PHK. Dengan adanya program JKP ini maka para pekerja peserta BP Jamsostek dapat lebih tenang dan fokus dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari dan bagi yang terdampak PHK tetap dapat berdikari dan melakukan upaya terbaik mereka dalam merajut kembali masa depan yang lebih cerah.

“Semoga program JKP ini dapat menjadi titik balik pekerja yang terdampak PHK dengan tetap mempertahankan derajat hidupnya dan kembali bekerja. Saya juga berharap pandemi ini dapat segera berakhir agar dunia usaha kembali bangkit dan perekonomian segera pulih. Hal ini tentunya akan berdampak positif pula pada pasar tenaga kerja secara nasional,” pungkas Anggoro.

Sementara itu, Kepala BP Jamsostek Cabang Sulawesi Tenggara, Minarni Lukman, mengungkapkan, bahwa pemberian pelayanan manfaat JKP di Provinsi Sulawesi Tenggara sudah dipersiapkan dengan sebaik mungkin dan telah dikoordinasikan oleh berbagai pihak yang terlibat untuk memastikan peserta yang terkena PHK bisa mendapatkan haknya, jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

“Kami di cabang siap menindaklanjuti apa yang sudah menjadi keputusan di pusat dan siap melayani seluruh berkas pengajuan pemberian manfaat JKP ini setelah memenuhi semua persyaratan yang harus dipenuhi peserta,” tandasnya, melalui keterangan resminya.

Baca:   Bertambah 9 Orang, Jumlah Pasien Positif di Sultra 62, 11 Pasien Sembuh

Editor: Hasrul Tamrin

  • Bagikan