Pj Wali Kota Baubau Respon Aspirasi Nakes, Sehari Demo Langsung Buka Formasi PPPK

  • Bagikan
Ratusan Nakes berunjukrasa di DPRD Baubau memperjuangkan lowongan kejelasan bekerja dengan pemerintah melalui PPPK, Rabu (27 September 2023). FOTO: IST.
Ratusan Nakes berunjukrasa di DPRD Baubau memperjuangkan lowongan kejelasan bekerja dengan pemerintah melalui PPPK, Rabu (27 September 2023). FOTO: IST.

SUTRAKINI.COM: BAUBAU – Pj Wali Kota Baubau, Muh Rasman Manafi, memberikan respons cepat terhadap aspirasi ratusan honorer tenaga kesehatan (Nakes) yang berunjukrasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Rabu (27 September 2023). Mereka mempertanyakan alasan pemerintah Kota Baubau yang tak membuka penerimaan CPNS dan PPPK khusus formasi Nakes selama dua tahun berturut-turut.

Besoknya, Kamis (28 September 2023), meskipun saat itu adalah Hari Libur Nasional, yakni Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, namun Rasman bergerak cepat. Dengan didukung DPRD dalam Rapat Gabungan Komisi bersama jajaran unsur Pemda Kota Baubau segera mengambil keputusan penting dan mendesak.

Ia menilai kebutuhan tenaga medis di Kota Baubau adalah mendesak sehingga harus membuka kembali formasi penerimaan tenaga kesehatan non ASN untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurut Pj. wali kota, DPRD dan Pemda Kota Baubau memiliki pandangan yang sama untuk alokasi anggaran rekruitmen PPPK tenaga kesehatan sebanyak 387 orang pada tahun 2023. Proses administrasi formal saat ini tengah berlangsung dengan intensitas penuh untuk memenuhi tenggat waktu pengajuan, yaitu tanggal 3 Oktober 2023.

PPPK Kesehatan merupakan program pemerintah di Indonesia yang bertujuan untuk mengangkat tenaga kesehatan non-Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status kerja berdasarkan perjanjian kerja tertentu. Program ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan tenaga medis di sektor kesehatan, seperti dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya.

Dengan status PPPK, para tenaga kesehatan dapat bekerja di instansi pemerintah, seperti rumah sakit dan puskesmas, untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Mereka memiliki hak dan kewajiban seperti ASN, meskipun dengan status kerja yang berbeda.

Program PPPK Kesehatan ini diharapkan dapat membantu mengatasi kekurangan tenaga medis di berbagai daerah di Indonesia dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“Kami telah menyiapkan surat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, yang intinya menyampaikan permohonan formasi PPPK Kota Baubau tahun 2023 untuk 387 orang dapat dibuka sesuai SK Menteri PANRB nomor 546 tanggal 20 Juli 2023. Mohon doanya semoga ikhtiar kita semua untuk tenaga kesehatan di Kota Baubau dapat berjalan sesuai rencana,” ujar Rasman Manafi..

Ia berharap bahwa dengan dibukanya kesempatan PPPK ini, tenaga kesehatan Kota Baubau dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau, Lukman, membenarkan bahwa dokumen tentang usulan formasi PPPK tersebut sudah dikoordinasikan sampai di tingkat kementerian.

“Ini adalah kebijakan Bapak Pj. wali kota yang memperhatikan kebutuhan tenaga kesehatan di Kota Baubau, dan juga merupakan usulan dari DPRD Kota Baubau. Semoga kita bisa menyelesaikan masalah ini segera,” tandasnya.

Sehari sebelum rapat antara Pj Wali Kota Baubau dengan DPRD setempat, ratusan honorer nakes berunjukrasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau. Mereka mempertanyakan alasan pemerintah Kota Baubau yang tak membuka penerimaan CPNS dan PPPK khusus formasi Nakes selama dua tahun berturut-turut.

Aspirasi Nakes disampaikan dengan tegas dalam pertemuan langsung dengan Ketua, Wakil Ketua, dan sejumlah anggota Komisi DPRD Kota Baubau.

“Sebenarnya, kami sudah membahas ini dua tahun lalu, tapi kami tidak mengetahuinya. Baru hari ini kami tahu bahwa kesempatan ini tidak dimanfaatkan,” ungkap Ketua DPRD Baubau, Zahari kepada para Nakes di depan gedung DPRD.

Laporan: Shen Keanu

  • Bagikan