Kejati Sultra Siap Berkolaborasi Dalam Penegakan Kepatuhan Perlindungan Jamsostek

  • Bagikan
Penandatanganan kerja sama BP Jamsostek dan Kejati se Sulawesi dan Maluku. (Foto: Ist)
Penandatanganan kerja sama BP Jamsostek dan Kejati se Sulawesi dan Maluku. (Foto: Ist)

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) merupakan salah satu mandatory penting yang wajib dimiliki oleh setiap pekerja dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

Terlepas apapun segmentasi pekerjaannya, upahnya berasal dari institusi korporasi tempatnya bekerja atau berasal dari hasil usaha yang dilakukannya secara mandiri. Setiap pekerja memiliki hak yang sama terlindungi dari setiap risiko kerja yang ada.

Kepala BP Jamsostek Sultra, Irsan Sigma Octavian, mengungkapkan bahwa risiko kerja yang berpotensi dialami setiap pekerja diantaranya adalah kecelakaan kerja, kematian, kehilangan sumber penghasilan, dan hari tua.

“Untuk itu pemerintah hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) untuk memastikan agar setiap pekerja mendapatkan perlindungan paripurna jaminan sosial ketenagakerjaan. Sehingga setiap pekerja dapat bekerja dengan tenang dan aman tanpa harus memikirkan risiko kerja yang ada,” ungkapnya, Sabtu (9 Juli 2022).

Untuk itu, pihaknya membutuhkan peran aktif dan dukungan stakeholder terkait baik perusahaan maupun pemangku kepentingan di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam memastikan setiap orang yang bekerja memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan atau BP Jamsostek.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Raimel Jesaja, saat hadir pada kegiatan penandatanganan kerja sama antara BP Jamsostek Kantor Wilayah Sulawesi dan Maluku dengan Kejaksaan Tinggi Se-Sulawesi, Maluku, dan Maluku Utara mengungkapkan bahwa untuk memastikan tegaknya hak setiap pekerja, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara siap memaksimalkan kepatuhan BP Jamsostek di Sulawesi Tenggara.

Baca:   Berkas Kasus Ratna Sarumpaet Bakal Dilimpahkan ke Kejati

“Penandatanganan kerja sama yang dilakukan dengan BP Jamsostek merupakan langkah awal untuk berkomitmen dan berjalan bersama dalam memastikan serta mengawasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat terimplementasi dengan baik di Provinsi Sultra, sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang – undang,” kata Raimel Jesaja, dikutip dari pres release Humas BP Jamsostek Sultra, Senin (11 Juli 2022).

Berdasarkan data yang telah dihimpun BP Jamsostek Sultra periode Januari – Juni 2022, pekerja yang telah menjadi peserta di Sultra adalah sebesar 25,37 persen dari seluruh angkatan kerja yang ada di Provinsi Sultra. Atau dari 865.080 orang jumlah angkatan kerja, yang telah terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan BP Jamsostek hanya berjumlah 219.546 orang.

Lalu berikut data yang dibagi berdasarkan segmentasi penerima upah, bukan penerima upah, dan jasa konstruksi. Segmentasi penerima upah merupakan pekerja yang mendapatkan upahnya dari pemberi kerja, data potensi angkatan kerja penerima upah adalah sebanyak 310.960 orang dan pekerja yang telah terlindungi program BP Jamsostek adalah sebanyak 105.388 orang atau sebesar 33,89 persen.

Pada segmentasi pekerjaan bukan penerima upah merupakan pekerja yang mendapatkan upahnya dari hasil usahanya sendiri/mandiri, data potensi angkatan kerja sebanyak 474.025 orang dan pekerja yang telah terlindungi program BP Jamsostek adalah sebanyak 18.441 orang atau sebesar 3,89 persen.

Baca:   Dugaan Korupsi Alkes di Butur Belum Buntu, Kejati Proses Laporan

Sedangkan, segmentasi pekerja jasa konstruksi adalah pekerja yang mendapatkan upahnya dari bidang pembangunan konstruksi, data potensi angkatan kerjanya sebanyak 80.095 orang dan pekerja yang telah terlindungi program BP Jamsostek sebanyak 95.717 orang atau sebesar 119,50 persen.

Lanjut, Kepala BP Jamsostek Sultra bahwa nilai yang ada saat ini masih jauh dari nilai universal coverage yang diharapkan. Sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Karena untuk memastikan seluruh pekerja mendapatkan haknya membutuhkan dukungan, support, dan kesadaran akan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi setiap pekerja.

“Untuk itu kami semua mengajak seluruh pemangku kepentingan dan stakeholder untuk lebih aware tehadap perlindungan bagi seluruh pekerja. Karena pengentasan kemiskinan dan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selalu berjalan beriringan. Dimana Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memiliki tujuan memastikan setiap pekerja dan keluarganya tidak kehilangan penghasilan saat risiko kerja terjadi,” tutup Irsan Sigma.

Laporan: Hasrul Tamrin

  • Bagikan