SULTRAKINI.COM: Sejumlah pemuda dan masyarakat yang tergabung dalam Barisan Muda Wakatobi (BMW) dan Gerakan Barisan Rakyat Kepulauan Buton (Gebrak Kepton) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Wakatobi pada Jumat (29/9/2023). Mereka menyoroti pro-kontra terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2023 yang diduga dimanipulasi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Wakatobi.
Ketua Gebrak Kepton, Satria, mengecam Bupati Wakatobi, Haliana, karena dinilai selalu mencari pembenaran terkait dugaan manipulasi dokumen APBD 2023. Menurutnya, Bupati seharusnya mencari solusi terbaik atas masalah yang ada, bukan memprovokasi masyarakat dengan curhatan yang tidak produktif.
Sementara itu, Ketua BMW, Sumardin, mengungkapkan kekecewaannya terhadap konflik internal antara Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi, serta ketidakharmonisan hubungan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wakatobi. Dia menegaskan bahwa masyarakatlah yang akhirnya menjadi korban dari pertengkaran tersebut.
Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipanggil untuk menyelidiki dugaan manipulasi APBD oleh Pemda Wakatobi. Menurut mereka, Pemda telah merubah dokumen Rancangan APBD yang telah disepakati bersama DPRD Wakatobi.
Muhammad Ali, ketua fraksi Golkar, memberikan simulasi tentang dugaan manipulasi dokumen APBD. Dia menjelaskan bahwa setelah mencapai kesepakatan, Bupati dan DPRD Wakatobi menandatangani berita acara pembahasan. Namun, dokumen yang diajukan ke Pemerintah Provinsi ternyata berbeda dengan kesepakatan tersebut, mengindikasikan tindakan merubah isi kesepakatan.
Orator aksi, Dariono, mendesak DPRD Wakatobi untuk membuktikan dan menunjukkan dokumen APBD Wakatobi tahun 2023 yang diduga dimanipulasi oleh Pemda Wakatobi. Masyarakat merasa resah dengan pro-kontra terkait APBD 2023 ini dan menuntut kejelasan atas perubahan-perubahan yang terjadi.
Aksi unjuk rasa ini berlangsung selama sekitar satu jam di depan kantor Bupati Wakatobi. Namun, karena tidak ada pejabat daerah yang menemui mereka, massa aksi memutuskan untuk melanjutkan unjuk rasa di kantor DPRD Wakatobi.
Dariono menegaskan bahwa permasalahan ini tidak hanya mengenai kepentingan pribadi anggota DPRD, melainkan juga merugikan masyarakat dengan menghilangkan sejumlah anggaran vital yang sangat dibutuhkan, seperti anggaran RSUD Wakatobi yang berkurang untuk peningkatan pelayanan kesehatan.
Dia mengimbau Bupati Wakatobi untuk mengkonsultasikan masalah APBD ini dengan instansi berwenang dan mengajak Bupati bersama-sama menuju APH untuk menjalani proses hukum.
Laporan: Amran Mustar Ode
